INDRAMAYU, suarapantura.id – Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IX Jawa Barat, Dewi Nurhulaela, tengah menjadi buah bibir di kalangan kepala sekolah SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, di Kabupaten Indramayu. Berbagai dugaan praktik tak beres mulai terkuak, menciptakan kegelisahan di dunia pendidikan setempat.
Salah satu sorotan utama adalah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah. Beberapa kepala sekolah yang ditemui Suara Pantura pada Selasa (2/6/2025) mengungkapkan kecurigaan adanya “pengaturan” dalam penunjukan Plt. Mereka menduga bahwa penunjukan tidak didasarkan pada senioritas atau kompetensi, melainkan pada “setoran” tertentu.
“Padahal ada beberapa kepala sekolah senior yang selayaknya didudukkan sebagai Plt, tapi karena setorannya lumayan, ya akhirnya itu-itu saja yang diputar-putar,” ungkap seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya praktik pilih kasih yang berpotensi merugikan kredibilitas proses penunjukan.
Tak hanya itu, persoalan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk SMA dan SMK swasta juga menjadi polemik. Dana hibah sebesar Rp600.000 per tahun yang seharusnya diterima oleh sekolah-sekolah swasta, kini menjadi pertanyaan besar.
“Tahun ini yang menerima hanya 49 sekolah dari 121 penerima hibah,” ujar salah seorang kepala SMK swasta. Penjelasannya, sekolah-sekolah yang tidak menerima dana hibah tersebut disebutkan karena ditemukan banyak data fiktif. Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai proses verifikasi dan transparansi penyaluran dana hibah tersebut.
Dugaan-dugaan ini mencoreng citra KCD Pendidikan Wilayah IX Jawa Barat dan menimbulkan desakan agar pihak terkait segera melakukan penyelidikan mendalam. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan penyaluran dana pendidikan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjaga kualitas pendidikan di Indramayu.
