Indramayu, Jawa Barat – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menggelar Reses II Tahun Sidang 2024-2025 di Aula Hotel Trisula, Kabupaten Indramayu, Minggu (9/3). Kegiatan ini fokus pada penyerapan aspirasi kepala sekolah SMK swasta se-Kabupaten Indramayu, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan dan menangani masalah yang dihadapi sekolah swasta.
Dalam acara yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMK Swasta Kabupaten Indramayu, Arif Mansur Hidayat, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, S.P., M.Si., para kepala sekolah menyampaikan berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kendala bantuan operasional sekolah, dan upaya peningkatan mutu pendidikan.
Baca Juga:
- https://suarapantura.id/rudi-salam-kembali-pimpin-pemuda-pancasila-anjatan-2025/
- https://suarapantura.id/ngaplang-ngaplang-emek-aryanto-balada-cinta-yang-menghantui-pendengar-indramayu/
- https://suarapantura.id/jangan-sampai-kehabisan-bi-buka-layanan-penukaran-uang-baru-lebaran-2025-catat-jadwalnya/
- https://suarapantura.id/warung-dadakan-jalur-pantura-siap-sambut-pemudik-lebaran-2025/
- https://suarapantura.id/usai-tarawih-angin-puting-beliung-mengamuk-di-indramayu-puluhan-rumah-luluh-lantak-sekolah-porak-poranda/
Isu penahanan ijazah siswa SMK swasta mencuat sebagai masalah utama, yang dinilai menghambat lulusan dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Ono Surono menegaskan bahwa sekolah swasta memiliki peran strategis dalam pemerataan pendidikan di Jawa Barat.
“Kita harus memastikan kebijakan yang ada mendukung keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah swasta,” ujar Ono Surono.
Ia menekankan pentingnya pemberian dana bantuan operasional yang optimal dan kebijakan pendanaan yang berpihak pada sekolah swasta. Ono Surono berkomitmen mendorong perbaikan sistem pendidikan di Jawa Barat agar lebih inklusif dan merata, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencetak SDM berkualitas.
Reses ini menjadi momentum penting bagi kepala sekolah untuk menyampaikan aspirasi kepada pembuat kebijakan, dengan harapan kebijakan di tingkat provinsi semakin selaras dengan kebutuhan di lapangan.
