Indramayu, suarapantura.id — Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat (FORKODETADA JABAR) resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, SH., MM. Surat permohonan ini direncanakan akan dilayangkan pada Rabu, 9 April 2025, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FORKODETADA JABAR.
Dalam surat bernomor 32/FORKODETADA-JABAR/P/IV/2025 tersebut, FORKODETADA JABAR menyampaikan keinginan kuat untuk bertemu langsung dengan Gubernur guna menyampaikan perkembangan terbaru mengenai rencana pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat.
Ketua Umum FORKODETADA JABAR, Rd. H. Holil Aksan Umarzen, bersama Sekretaris Umum Sukamto, SH., menegaskan bahwa audiensi ini bertujuan meminta arahan dan pembinaan dari Gubernur Dedi Mulyadi dalam rangka memastikan bahwa desain penataan daerah berjalan searah dengan visi pembangunan daerah provinsi.
“Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat kami sebelumnya, dan kami berharap bisa mendapatkan waktu langsung dari Bapak Gubernur. Pemekaran wilayah merupakan kebutuhan strategis bagi percepatan pelayanan dan pemerataan pembangunan,” ujar Sukamto, SH., kepada suarapantura.com.
FORKODETADA JABAR juga menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun peta jalan pemekaran yang terstruktur, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pertemuan ini nantinya diharapkan menjadi wadah komunikasi aktif antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah, demi menciptakan tata kelola daerah yang lebih baik dan responsif.
Surat audiensi tersebut ditandatangani langsung oleh Dewan Pengurus FORKODETADA JABAR dan akan dikirim ke Kantor Gubernur di Jalan Diponegoro No. 22, Bandung.
Dengan dukungan semua pihak, FORKODETADA JABAR optimistis pemekaran wilayah di Jawa Barat akan berjalan sesuai harapan rakyat.
