Indramayu, suarapantura.id – Pemerintah Kabupaten Indramayu menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan dukungan penuh terhadap program strategis pemerintah pusat dalam mengurangi timbulan sampah dan mengendalikan polusi udara akibat emisi gas buang. Pernyataan ini disampaikan Lucky Hakim saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Indramayu hari ini.
Bupati Lucky Hakim memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Indramayu. “Kami terus mengedukasi masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan karena asap dari pembakaran terbuka sangat berkontribusi terhadap pencemaran udara,” ungkapnya. Inisiatif lainnya mencakup sosialisasi pemilahan sampah dari rumah tangga dan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tak hanya itu, Pemkab juga tengah mendorong pengembangan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yaitu pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
Kolaborasi Pusat dan Daerah: Indramayu Siap Wujudkan Visi Nasional Lingkungan
Lucky Hakim juga menyatakan kesiapan Pemkab Indramayu dalam mengimplementasikan seluruh program nasional yang tertuang dalam visi besar pembangunan, termasuk dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Walaupun fokus utama kami di Indramayu adalah penguatan sektor ketahanan pangan, namun aspek perlindungan lingkungan hidup tetap menjadi perhatian penting. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegas Lucky.
Untuk mengatasi pencemaran udara di perkotaan, Pemkab Indramayu berencana menggelar program Car Free Day (CFD) secara rutin di pusat kota. Program ini diharapkan dapat menekan polusi udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat dan penggunaan transportasi ramah lingkungan.
Ancaman Polusi Udara dan Tanggung Jawab Bersama
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam kesempatan yang sama, menyoroti tren penurunan kualitas udara yang mengkhawatirkan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta. Hanif menjelaskan bahwa tingginya emisi gas buang dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembakaran sampah terbuka menjadi penyebab utama.
“Data menunjukkan bahwa salah satu sumber utama pencemaran udara berasal dari sektor industri, di mana terdapat sekitar 4.000 cerobong asap di kawasan industri yang harus kami awasi secara ketat. Pembakaran sampah secara ilegal (illegal burning) juga menyumbang sekitar 14% pencemaran udara, sementara kegiatan konstruksi berkontribusi sebesar 13%,” jelas Hanif saat meninjau Pertamina RU VI Balongan, Indramayu.
Sebagai respons, Kementerian Lingkungan Hidup terus mendorong Pertamina dan penyedia bahan bakar lainnya untuk memproduksi BBM dengan kandungan sulfur rendah yang lebih ramah lingkungan. KLH juga meminta dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menekan laju pencemaran udara melalui kebijakan dan tindakan yang lebih ramah lingkungan.
Menteri Hanif menekankan adanya tanggung jawab hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Kami ingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat konsekuensi hukum bagi siapa pun yang lalai atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya pelestarian lingkungan di Indonesia dapat berjalan optimal dan berkelanjutan demi generasi masa depan.
