Indramayu – Dinamika demokrasi di tingkat desa menunjukkan perkembangan yang semakin matang. Hal ini tercermin dari aksi aspirasi damai dan audiensi yang digelar Gerakan Rakyat Cipedang (GARANG) di Kantor Desa Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Senin, 29 Desember 2025.
Lebih dari 100 warga hadir dan mengikuti jalannya dialog secara tertib dan kondusif. Aksi ini bukan sekadar penyampaian kritik, melainkan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
Kesadaran Publik Berangkat dari Informasi Terbuka
Aksi aspirasi tersebut dilandasi oleh informasi publik yang sebelumnya dipublikasikan Pemerintah Desa Cipedang melalui infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025. Dari data itulah, masyarakat mulai mencermati dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis.
Penanggung Jawab Aksi GARANG, Galih Kusuma, menuturkan bahwa keterbukaan informasi justru menjadi pemantik lahirnya dialog sehat antara warga dan pemerintah desa.
“Ketika informasi dibuka ke publik, maka wajar jika masyarakat ikut membaca, memahami, dan bertanya. Ini bukan mencari kesalahan, tetapi bentuk kepedulian terhadap desa,” ujarnya.
Dialog Terbuka Soal Anggaran Desa
Dalam forum audiensi yang dihadiri Kuwu Desa Cipedang Tonorih, yang didampingi oleh Ketua BPD Desa Cipedang, Turut hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bongas, yakni Deddy Irawan, S.Sos., M.AP. Camat Bongas, IPTU Fahrudin, S.Pd.I., CHRA., Kapolsek Bongas, serta perwakilan Danramil 1616/Kandanghaur. sejumlah isu disampaikan secara terbuka dan dialogis.
Masyarakat menyoroti beberapa pos anggaran yang dinilai perlu penjelasan lebih rinci, seperti bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak, pemberdayaan masyarakat sektor pertanian dan peternakan, hingga pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan secara santun sebagai bentuk keinginan warga untuk memahami alur perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat anggaran desa bagi masyarakat luas.
BUMDes dan Pemberdayaan Jadi Perhatian Warga
Selain itu, warga juga menaruh perhatian pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut GARANG, masyarakat berharap program BUMDes ke depan benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata dan merata.
“Kami ingin tahu apa dampak konkret dari program-program itu. Harapannya, BUMDes bisa menjadi penggerak ekonomi warga, bukan sekadar administrasi anggaran,” ungkap Galih.
Bukan Kepentingan Politik, Tapi Kepedulian Desa
GARANG menegaskan bahwa aksi ini tidak berkaitan dengan agenda politik desa atau Pemilihan Kuwu. Aspirasi murni lahir dari kepedulian warga terhadap tata kelola pemerintahan desa.
“Kami datang dengan niat baik. Desa ini milik bersama, maka sudah seharusnya dijaga bersama,” tegasnya.
Pemerintah Desa Sambut Aspirasi
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Desa Cipedang menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk keterbukaan, pihak desa juga menyerahkan salinan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) periode 2024–2025 kepada perwakilan GARANG.
Pendidikan Demokrasi di Tingkat Desa
Aksi aspirasi damai dan audiensi ini berlangsung aman dan kondusif, serta menjadi gambaran tumbuhnya budaya demokrasi di tingkat desa. Dialog antara warga dan pemerintah desa dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat transparansi, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
