INDRAMAYU, suarapantura.id – Gelombang kekecewaan dan pertanyaan publik menghantam Kabupaten Indramayu menyusul terkuaknya dugaan penyimpangan serius dalam pelaksanaan program rehabilitasi jalan di Desa Mekarjati, Blok Maja, Kecamatan Haurgeulis.
Proyek yang dikerjakan oleh CV. Lintang Utara ini, yang merupakan bagian dari program aspirasi dewan, kini menjadi sorotan tajam karena indikasi pengurangan volume betonisasi secara signifikan.
Masyarakat setempat, melalui organisasi masyarakat sipil DPC LSM HARIMAU Kabupaten Indramayu, menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka menduga bahwa ketebalan betonisasi jalan yang seharusnya memenuhi standar teknis, kenyataannya hanya mencapai sekitar 10 sentimeter.
Jika dugaan ini terbukti, hal tersebut tentu akan berdampak langsung pada kualitas dan daya tahan jalan, serta berpotensi merugikan keuangan negara.
”Kami telah menerima laporan dari warga dan melakukan investigasi awal. Ada indikasi kuat bahwa spesifikasi teknis pengerjaan jalan ini tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ketebalan beton yang jauh di bawah standar akan membuat jalan cepat rusak,” ungkap Jumanto ketua DPC LSM HARIMAU Indramayu.
Dugaan penyimpangan ini memicu pertanyaan besar mengenai pengawasan dan akuntabilitas dalam proyek-proyek infrastruktur di daerah. Proyek aspirasi dewan seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya menjadi celah bagi praktik-praktik tidak bertanggung jawab.
Menindaklanjuti temuan ini, DPC LSM HARIMAU telah mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu yang dijadwalkan pada Senin, 21 Juli 2025. Audiensi ini bertujuan untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait dugaan penyimpangan tersebut, serta mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini.
Masyarakat Indramayu berharap agar aparat penegak hukum juga dapat segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan korupsi ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan rakyat.
Jika terbukti ada kecurangan, para pihak yang bertanggung jawab harus menerima konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
