Indramayu, suarapantura.id –
Ratusan warga dan perwakilan masyarakat tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Keadilan (GMPK) menggelar aksi protes di depan kantor Pendopo Kabupaten Indramayu menuntut keterbukaan proses seleksi calon direksi Perumdam Tirta Dharma Ayu (TDA). Aksi yang dikomandani Eka Aris menyorot dugaan ketidaktransparanan panitia seleksi (pansel) dan meminta proses seleksi diulang secara terbuka.
Dengan membawa spanduk besar bertuliskan “Kami Masyarakat Peduli Keadilan, Bubarkan Pansel Direksi PDAM, Rekrut Ulang yang Adil dan Transparan”, massa menyuarakan kritik keras terhadap pansel yang dianggap tidak terbuka sejak awal proses seleksi.
“Kami datang untuk menuntut pansel bersikap terbuka. Banyak hal yang di mata publik kurang jelas dan perlu diperbaiki. Kalau perlu, seleksi diulang,” kata Aris usai audiensi dengan Perwakilan Panitia Seleksi (Pansel) Perumdam Tirta Dharma Ayu diruangan Sekretaris Daerah.
Dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan, Aris menjelaskan rangkaian audiensi. perwakilan massa sejumlah empat orang diterima dan mengajukan pertanyaan terkait mekanisme seleksi, verifikasi dokumen, serta dasar keputusan pansel.
Keterbukaan pansel: Massa menuntut agar seluruh tahapan seleksi, kriteria penilaian, dan dokumen pendukung diumumkan ke publik sehingga proses dapat diawasi.
Pengulangan seleksi: Bila ditemukan kekurangan dan kejanggalan administrasi atau verifikasi, massa meminta seleksi diulang.
Verifikasi dokumen: Terdapat kekhawatiran atas proses verifikasi, termasuk soal sertifikat kompetensi yang dilampirkan salah satu calon (disebutkan berkaitan dengan BNSP dalam pernyataan massa).
Kasus ASN yang sempat lolos: Massa menyinggung adanya calon berstatus ASN (disebut nama “Wawan Sugiarto”) yang awalnya dinyatakan lolos tetapi kemudian tidak lagi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi keputusan pansel.
Aris mengungkapkan beberapa nama dan kasus yang menurut massa janggal, termasuk dugaan ketidaksesuaian verifikasi terhadap calon bernama Deis Handika yang disebut belum lolos administrasi. “Ada hal yang sedang dibuat atau dicetak ulang terkait sertifikat itu harus jelas verifikasinya,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa ada banyak kejanggalan yang dirasakan masyarakat. Salah satunya terkait calon berstatus ASN yang sempat lolos seleksi, serta dugaan verifikasi dokumen yang dinilai tidak sesuai aturan.
“Kami tegaskan, pansel harus transparan. Kalau ada kekurangan atau verifikasi yang tidak jelas, maka seleksi ini harus diulang. Jangan sampai masyarakat merasa dibodohi oleh proses yang tidak fair,” ujar Aris lantang.
Saat audiensi, perwakilan massa menyampaikan ke Pansel agar seluruh daftar poin tuntutan tersebut dan meminta jawaban segera. Hingga akhir pernyataan Pansel belum memberikan keputusan final di hadapan perwakilan massa masih menunggu jawaban resmi dari pihak ketua Pansel dan harus di rapatkan kembali.
Aris menegaskan ancaman eskalasi bila tuntutan tidak ditindaklanjuti. “Kami sekarang hanya ratusan orang. Jika pansel tidak memenuhi tuntutan kami sebagai masyarakat, maka kami akan all out siap mengerahkan massa lebih besar bisa sampai 5.000 orang gerudug kembali ke pendopo, karena masyarakat tidak mau dibodohi. Beri ruang, biar kami juga bisa cerdas.” tegasnya.
Aksi berlangsung tertib dan diwarnai orasi-orasi kritis terhadap pansel. Massa menegaskan tuntutan mereka bersifat murni untuk kepentingan publik agar pengelolaan layanan air minum daerah berjalan dengan akuntabel dan profesional.
