Indramayu, Jawa Barat – Puluhan jurnalis dari berbagai media di Kabupaten Indramayu menggelar aksi audiensi ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat pada Rabu (23/4/2025). Kedatangan mereka menyuarakan keprihatinan atas minimnya keterbukaan informasi publik, terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk proyek-proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Sekretaris Dinas PUPR Indramayu, Maulana Malik, menerima langsung aspirasi dari sekitar 79 wartawan yang tergabung dalam Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI). Dalam pertemuan yang berlangsung di aula kantor dinas, para jurnalis yang dipimpin oleh koordinator aksi, Chong Soneta, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap program kerja dinas, termasuk alokasi anggaran untuk informasi publik (advetorial) dan proyek-proyek fisik yang didanai oleh uang rakyat. Mereka menduga kuat adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Kami hanya ingin pemerintah, khususnya Dinas PUPR, lebih terbuka kepada media. Selama ini komunikasi dengan dinas terkesan sulit dan tertutup, terutama dengan Kepala Dinas Bapak Asep Abdul Mukti. Hal ini jelas menghambat kami dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat,” tegas Chong Soneta dalam penyampaian tuntutannya.
Para wartawan juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pejabat Dinas PUPR dan awak media. Mereka mengaku seringkali kesulitan mendapatkan konfirmasi maupun akses informasi terkait perkembangan proyek infrastruktur. Padahal, pers memiliki peran vital dalam menyebarkan informasi pembangunan kepada publik secara luas.
Dalam forum dialog yang berlangsung hangat, para jurnalis mendesak Dinas PUPR untuk segera membentuk mekanisme komunikasi yang lebih responsif dan menghargai peran media. Beberapa usulan yang mengemuka antara lain penunjukan juru bicara resmi, penyelenggaraan konferensi pers secara berkala, serta penguatan fungsi layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kami tidak mencari sensasi, melainkan ingin menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengedukasi dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujar Kajen, seorang wartawan senior yang turut hadir dalam audiensi tersebut. Senada dengan itu, wartawan senior lainnya, Guntur, mengingatkan jajaran birokrasi Dinas PUPR untuk tidak meremehkan keberadaan wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi.
“Ingat, wartawan adalah pilar demokrasi keempat. Jika peran kami diabaikan, demokrasi ini bisa tergerus. Kami berharap Dinas PUPR dapat mengagendakan jumpa pers secara rutin terkait semua kegiatan fisik agar masyarakat juga mengetahui alokasi anggaran yang digunakan. Jangan sampai hanya wartawan tertentu saja yang memiliki akses informasi di sini,” tandas Kajen.
Menanggapi tuntutan para wartawan, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Maulana Malik, menyatakan pihaknya akan menampung seluruh masukan dan segera melakukan evaluasi internal. Ia berjanji akan berupaya memperbaiki sistem komunikasi dan membuka ruang yang lebih lebar bagi media.
“Pada prinsipnya, kami terbuka untuk siapapun. Namun, terkait anggaran, ada regulasi dan aturan yang mengatur bagaimana informasi tersebut dapat disampaikan kepada publik. Kritik dan saran dari teman-teman wartawan akan menjadi perhatian serius bagi kami,” jelas Maulana Malik.
Audiensi yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut diakhiri dengan harapan terciptanya sinergi yang lebih baik antara insan pers dan Dinas PUPR demi mewujudkan pembangunan yang transparan dan keterbukaan informasi publik di Indramayu, selaras dengan visi “Indramayu Reang”.
