Indramayu, suarapantura.id – Serikat Nelayan Cumi (SNC) Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, menyatakan penolakan terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
Ketua SNC Eretan, Roedi, mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 15 April 2025, mulai pukul 08.00 WIB di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Eretan Wetan. Aksi ini akan melibatkan ratusan nelayan yang tergabung dalam serikat tersebut.
“Kami menolak pemasangan VMS karena hanya menambah beban operasional. Suara kami selama ini tidak ditanggapi, maka kami akan turun langsung ke lapangan,” ujar Roedi.
Baca Juga:
- https://suarapantura.id/ainun-nadjib-anggota-dprd-indramayu-dapil-6-lantang-dukung-pemekaran-indramayu-barat-ini-demi-masa-depan-generasi-muda/
- https://suarapantura.id/pjib-apresiasi-wartawan-lewat-lomba-karya-tulis-halal-bihalal/
- https://suarapantura.id/nunung-alvi-goyang-tokoh-pemekaran-indramayu-barat-obrolan-serius-terganggu-hingga-pindah-lokasi/
- https://suarapantura.id/sinergi-tokoh-masyarakat-dan-politisi-indramayu-barat-secercah-harapan-pemekaran-kembali-menguat/
Ia menilai VMS tidak memberikan manfaat signifikan bagi nelayan kecil, justru dikhawatirkan menjadi alat pembatas aktivitas melaut. Roedi juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Izin Berlayar (SIB) agar nelayan bisa kembali bekerja dengan tenang.
“Nelayan sudah memberikan kontribusi kepada negara lewat PNBP. Tapi mengapa kami masih terus dipersulit?” keluhnya.
Roedi berharap Menteri KKP mencabut kebijakan VMS, dan Presiden Prabowo bisa mendengar langsung jeritan para nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.
