Indramayu, Jawa Barat, suarapantura.id – Aksi penolakan terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kewajiban pemasangan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) semakin meluas. Ratusan nelayan yang tergabung dalam Serikat Nelayan Cumi Eretan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KKP Eretan, kecamatan Kandanghaur, pada Selasa (15/04/2025), menyuarakan keberatan mereka terhadap Surat Edaran Nomor: B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.
Dengan lantang, Ketua Umum Serikat Nelayan Cumi, Roedi, mengatakan di depan ratusan nelayan eretan, bahwa aturan pemasangan SPKP sangat memberatkan para nelayan.
“Pemasangan SPKP ini menambah beban biaya yang tidak sedikit bagi kami. Harga alatnya mahal, kemudian ada lagi pajak tahunan, dan yang paling kami rasakan, alat ini tidak memberikan manfaat langsung bagi kehidupan kami sebagai nelayan,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Senada dengan Roedi, Koordinator Aksi, Luky Muchtar, S.Kom, menilai bahwa penerapan SPKP seolah menambah panjang daftar kesulitan yang selama ini membelit para pencari ikan.
“Kami sudah berjibaku dengan antrian panjang BBM bersubsidi, biaya administrasi yang tinggi, dan proses perizinan yang rumit. Sekarang, kami kembali dihadapkan pada kewajiban baru yang jelas-jelas tidak berpihak kepada kami,” tegas Luky.
Luky menambahkan, “Kami ini nelayan, hanya ingin mencari nafkah di laut negeri sendiri. Tapi dengan berbagai aturan yang ada, rasanya seperti bukan di negeri sendiri. Aturan demi aturan terus bermunculan tanpa pernah mempertimbangkan suara dan kondisi kami di akar rumput.”
Dalam aksi tersebut, Serikat Nelayan Cumi menyampaikan lima poin tuntutan tegas kepada KKP:
* Menolak dengan tegas kewajiban pemasangan SPKP dengan alasan biaya yang dibebankan kepada nelayan, manfaat yang tidak jelas, serta penambahan beban operasional yang signifikan.
* Mendesak KKP untuk mencabut aturan wajib SPKP bagi kapal perikanan di bawah 30 Gross Ton (GT).
* Mendesak pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk tetap memberikan izin berlayar kepada nelayan tanpa mengaitkannya dengan keberadaan alat SPKP.
* Meminta KKP untuk segera mengabulkan permohonan dan aspirasi para nelayan.
* Mengancam akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar dalam waktu dekat jika tuntutan mereka tidak diindahkan.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat penolakan dari kalangan nelayan terhadap kebijakan SPKP. Mereka berharap KKP dapat membuka dialog dan mempertimbangkan kembali dampak kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan hidup para nelayan kecil. Gelombang protes ini diprediksi akan terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merespons aspirasi para penjaga laut ini.
