Indramayu, suarapantura.id – Ratusan nelayan cumi dari Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terletak di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, pada Selasa (15/04/2025).
Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Indramayu dan Kodim 01616 ini, menuntut pencabutan Surat Edaran Nomor: B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, khususnya terkait kewajiban pemasangan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).
Dengan membawa berbagai spanduk berisi tuntutan dan menggelar teaterikal menggambarkan kesulitan nelayan kecil yang terbelenggu rantai dan gembok, massa aksi yang tergabung dalam Serikat Nelayan Cumi (SNC) ini menyuarakan lima poin utama:
* Menolak tegas kewajiban pemasangan SPKP dengan alasan biaya yang memberatkan, manfaat yang tidak jelas, serta potensi penambahan beban operasional yang signifikan.
* Mendesak KKP untuk mencabut aturan wajib SPKP bagi kapal perikanan di bawah 30 Gross Ton (GT).
* Mendesak pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk tetap memberikan izin berlayar kepada nelayan tanpa mengaitkannya dengan keberadaan alat SPKP.
* Meminta KKP untuk segera mengabulkan permohonan dan aspirasi para nelayan.
* Mengancam akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar dalam waktu dekat jika tuntutan mereka tidak diindahkan.
Ketua Umum Serikat Nelayan Cumi, Roedi, dalam orasinya menyampaikan bahwa aturan pemasangan SPKP sangat membebani para nelayan kecil. “Biaya pemasangan dan operasional SPKP ini sangat mahal bagi kami. Manfaatnya pun tidak jelas, justru akan menambah kesulitan kami dalam mencari nafkah di laut,” tegas Roedi.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung cukup kondusif meskipun sempat terjadi dorongan saat massa berusaha mendekat ke kantor KKP. Setelah beberapa jam berorasi dan menyampaikan aspirasi melalui aksi teaterikal, perwakilan nelayan akhirnya diterima untuk melakukan audiensi dengan pejabat KKP dan PSDKP yang didampingi oleh perwakilan Polres Indramayu dan Kodim Indramayu.
Kabar baik datang di akhir aksi, di mana tuntutan para nelayan dikabulkan dalam pertemuan audiensi tersebut. Meskipun rincian kesepakatan belum diumumkan secara resmi, para nelayan menyambut gembira hasil audiensi ini dan berharap KKP segera menindaklanjuti tuntutan mereka secara konkret. Namun, ancaman untuk menggelar aksi yang lebih besar tetap menjadi opsi jika realisasi tuntutan tidak sesuai harapan para nelayan.
