Indramayu, Jawa Barat – Anggota DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan laporan hasil reses masa persidangan I tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (27/2/2025). Laporan ini berisi berbagai permasalahan yang ditemukan di daerah pemilihan masing-masing, mulai dari sektor pertanian hingga masalah sosial.
Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya Abdul Rojak, menyoroti beberapa isu penting, di antaranya:
* Pertanian: Lambatnya proyek BWWS, kerusakan infrastruktur jalan, dan pendangkalan sungai.
* Kesehatan: Kualitas pelayanan kesehatan yang buruk dan masalah jaminan kesehatan.
* Pendidikan: Pengangkatan tenaga honorer dan penempatan jabatan struktural yang dinilai tidak transparan.
* Sosial: Maraknya judi online, game online, dan pinjaman online (pinjol) yang kurang ditangani serius.
* Keamanan: Maraknya geng motor dan peredaran obat terlarang.
Fraksi PDI Perjuangan, yang diwakili oleh Lina Hilmia, menyampaikan hasil resesnya yang meliputi:
* Kesehatan: Tinjauan ulang program UHC karena tidak sesuai aturan BPJS.
* Pendidikan: Peningkatan status hukum tenaga pendidik dan masalah penahanan ijazah.
* Pertanian: Distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata dan lambatnya modernisasi saluran pertanian.
* Infrastruktur: Banyaknya jalan dan bangunan yang rusak.
* Sosial: Pengelolaan dana desa yang tidak transparan.
* BUMD: Perbaikan sistem pelayanan dan tarif Perumdam yang dinilai mahal.
Fraksi PKB juga menyampaikan beberapa poin penting, antara lain:
* Kesehatan: Peningkatan mutu pelayanan RSUD Indramayu dan penghapusan denda BPJS.
* Pendidikan: Perbaikan ruang kelas yang rusak dan pengangkatan guru honorer.
* Ekonomi: Penertiban bank keliling/emok dan pendampingan UMKM.
* Pertanian: Masalah subsidi pupuk.
* Infrastruktur: Penerangan jalan umum (PJU), perbaikan jalan berlubang, dan relokasi pedagang pasar.
Fraksi Gerindra, melalui Deden, menyoroti:
* Pendidikan: Kondisi ruang kelas yang tidak layak dan nasib tenaga honorer.
* Pertanian: Perbaikan saluran irigasi dan pemantauan harga gabah.
* Kesehatan: Sosialisasi BPJS.
* Infrastruktur: Pemerataan PJU.
* Lingkungan: Penataan tempat pembuangan sampah (TPS).
Fraksi PKS-Perindo dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo juga menyampaikan laporan reses mereka, namun poin-poinnya tidak dirincikan dalam artikel ini.
Hasil reses ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
