INDRAMAYU, suarapantura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi. Langkah ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Pemkab Indramayu dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ancol, Jakarta, pada Kamis (10/07/2025).
Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, menyampaikan berbagai langkah konkret yang telah diambil Pemkab Indramayu. “Kami terus melakukan pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan serta peningkatan kapasitas aparat pengawas internal,” ujar Syaefudin.
Ia menambahkan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Indramayu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan meliputi digitalisasi pelayanan publik, reformasi sistem perizinan, dan penguatan pengawasan internal oleh APIP.
Saat ini, Pemkab Indramayu fokus pada delapan area prioritas sesuai arahan KPK, yaitu:
* Perencanaan
* Penyusunan anggaran
* Pengadaan barang dan jasa
* Pelayanan publik
* Manajemen ASN
* Pengelolaan barang milik daerah (BMD)
* Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD)
“Semua ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegas Syaefudin. Ia juga menyatakan kesiapan Pemkab Indramayu untuk mendukung penuh langkah-langkah strategis KPK. “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan KPK demi memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan akuntabel dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak, menekankan pentingnya kepemimpinan berintegritas, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan transparansi di setiap lini pemerintahan. “Korupsi adalah musuh bersama yang menghambat kemajuan dan merugikan rakyat. Sinergi mulai dari pimpinan hingga jajaran terbawah sangat penting untuk menutup celah korupsi dan memastikan setiap anggaran negara benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Johanis Tanak.
Kerja sama antara Pemkab Indramayu dan KPK ini diharapkan dapat semakin memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah, demi terwujudnya pemerintahan yang melayani dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Indramayu.
