Indramayu, suarapantura.id— Pemerintahan Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin memasuki fase penting dalam menjalankan agenda pembangunan daerah. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, berbagai program pemerintah diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, menggerakkan sektor ekonomi, membenahi infrastruktur, sekaligus meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Rangkaian capaian tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indramayu REANG, dengan pembangunan yang tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga diharapkan memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah menempatkan akses pelayanan sebagai salah satu prioritas. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah, hingga peningkatan peran Puskesmas terus dilakukan.
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Agustus 2026 tercatat mencapai 99,81 persen. Sementara tingkat keaktifan peserta berada di angka 78,57 persen, mendekati target 80 persen.
Pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah mendaftarkan 541.445 jiwa sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) melalui dukungan APBD sebesar Rp233,8 miliar.
Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah memastikan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan, tetap memiliki akses terhadap perlindungan kesehatan.
Menjaga Lumbung Pangan
Sebagai salah satu daerah pertanian penting di Jawa Barat, sektor pangan menjadi perhatian berikutnya.
Indramayu memiliki 124.517 hektare Lahan Baku Sawah, dengan 92.888 hektare di antaranya masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemerintah daerah menargetkan produksi padi mencapai 1,7 juta ton Gabah Kering Panen (GKP).
Target tersebut didukung berbagai program, mulai dari bantuan alat dan mesin pertanian, mesin pompa air, normalisasi saluran, pembangunan irigasi perpompaan, Jaringan Irigasi Air Tanah, hingga pengaturan gilir-giring air.
Tak hanya padi, komoditas hortikultura juga menjadi kekuatan daerah. Produksi mangga Indramayu tercatat sekitar 114.000 ton per tahun, mempertegas posisi sektor pertanian sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Infrastruktur dan Pendidikan
Pembangunan juga menyentuh sektor infrastruktur. Pemerintah daerah mencatat perbaikan jalan lingkungan sepanjang 20.298 meter, jalan desa 31.200 meter, dan jalan kabupaten mencapai 23.160 meter.
Selain jalan, normalisasi sungai dan saluran pembuang dilakukan sepanjang 60.170 meter, disertai peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 6.110 meter.
Untuk mendukung keselamatan dan aktivitas masyarakat pada malam hari, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) ditargetkan mencapai 3.199 titik hingga Desember 2026.
Di bidang pendidikan, sebanyak 322 sekolah jenjang TK, SD, dan SMP mendapatkan program revitalisasi, rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru.
Dukungan sarana belajar juga diberikan melalui bantuan meubelair, masing-masing 2.254 set untuk SD dan 1.856 set untuk SMP.
Menyentuh Rumah Warga dan Menggerakkan Ekonomi
Program pembangunan turut menyasar rumah masyarakat. Sebanyak 310 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) mendapatkan penanganan, terdiri dari 22 unit melalui APBD dan 288 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN.
Sementara itu, sektor industri dipersiapkan melalui pengembangan enam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Sukra, Patrol-Kandanghaur, Losarang, Balongan-Juntinyuat, Krangkeng dan Tukdana.
Total luas kawasan yang dipersiapkan mencapai 14.110 hektare, di luar kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung kawasan Rebana dan Metropolitan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan investasi di masa mendatang.
Nelayan hingga Sekolah Rakyat
Perlindungan terhadap nelayan kecil juga mendapat perhatian. Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan premi asuransi ketenagakerjaan atau perlindungan bagi 1.000 nelayan dengan ukuran kapal di bawah 10 Gross Ton. Program tersebut menggunakan APBD dengan nilai Rp201 juta.
Di bidang sosial, kehadiran Sekolah Rakyat di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, menjadi salah satu program yang menonjol. Pada tahun ajaran 2026, sekolah tersebut memiliki 370 peserta didik.
Sekolah Rakyat berdiri di atas lahan sekitar 10 hektare dan memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Koperasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Transformasi ekonomi di tingkat desa juga berjalan melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga kini, sebanyak 200 unit telah terbangun dari target 317 unit.
Di sisi tata kelola pemerintahan, Kabupaten Indramayu mencatat prestasi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025. Indramayu berhasil menempati peringkat kelima nasional dan peringkat ketiga di Provinsi Jawa Barat.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pembenahan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Di tengah berbagai program pembangunan tersebut, pemerintah daerah juga melanjutkan penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Mihol) di Kabupaten Indramayu.
Pada akhirnya, sederet capaian Januari-Juli 2026 tersebut menggambarkan arah pembangunan Indramayu yang berusaha bergerak di banyak lini sekaligus—dari kesehatan, pangan, jalan, pendidikan, perumahan, industri, perikanan hingga tata kelola pemerintahan.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pembangunan tentu bukan sekadar deretan angka. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program benar-benar hadir di tengah warga, tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan fondasi pembangunan yang terus diperkuat, pemerintahan Lucky Hakim-Syaefudin membawa agenda Indramayu REANG sebagai arah perjalanan pembangunan daerah—menuju Indramayu yang semakin tertata, produktif dan mampu memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.
